BAB I LATAR BELAKANG
Good Governance yaitu suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (civil society) dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan di antara mereka. Pada dasarnya konsep Good Governance memberikan rekomendasi pada system pemerintahan yang menekankan kesetaraan antara lembaga-lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta, dan masyarakat madani (civil society). Hal inilah yang melatarbelakangi laporan ini.
- Rumusan Masalah
Rumusan masalah dari penelitian ini ialah: Apakah sembilan aspek fundamental dalam mewujudkan Good Governance di Kelurahan Cipaisan sudah terwujud? Jika belum, apa masalahnya? Dan apa solusinya?
- Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan laporan ini untuk mengetahui apakah sembilan aspek fundamental dalam mewujudkan Good Governance sudah terwujud atau belum di Kelurahan Cipaisan?
- Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan laporan ini dibagi kedalam tiga bagian:
- Bab I Pendahuluan
- Bab II Pembahasan
- Bab
Good Governance kini mempunyai cita-cita yang sudah mempunyai diskursus serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Dari berbagai kajiannya, Lembaga Administrasi Negara (LAN ) telah menyimpulkan sembilan aspek fundamental dalam perwujudan Good Governance, yaitu:
1. Partisipasi;
2. Penegakan Hukum;
3. Transparansi;
4. Responsif;
5. Konsensus;
6. Kesetaraan dan Keadilan;
7. Efektivitas dan Efisiensi;
8. Akuntabilitas;
9. Visi Strategis.
Dari kesembilan aspek prinsip Good Governance diatas berikut hasil penelitian di Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta :
- Partisipasi
Partisipasi masyarakat di Kelurahan Cipaisan menurut ketua kelurahan Cipaisan Purwakarta, cukup baik ini bisa dilihat dari indikator dari banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam pemilu, selain itu dalam aspek pembangunan masyarakat di Kelurahan Nagri Kaler juga turut memberikan partisipasinya melalui hak suara mereka. kendala tidak tercantum dakam daftar pemilih tetap, dikarenakan salah kita bersama dan tidak perlu ada pihak yang perlu disalahkan, di pihak masyarakat pasif dan cenderung tidak peduli, sedang dari pihak lurah kurang memberikan pengarahan serta kurang mencari tahu.
- Penegakkan Hukum
Penegakkan hukum di Kelurahan Cipaisan juga menurut Ketua Lurah, sudah berjalan cukup lancar hal ini terbukti dengan penegakkan yang kemarin sedang hangat mengenai kasus BLT dimana ada sebagian orang/ masyarakat mengaku menjadi orang tak mampu tapi sebenarnya mereka mampu hal ini di karenakan kurang maksimalnya proses pendataan ulang. Dikarenakan kurangnya faktor materi penunjang dalam hal ini. Karena zaman sekarang orang tidak mau bergerak tanpa uang atau imbalan.
- Transparansi
Proses transparansi di Kelurahan Cipaisan cukup berjalan lancar, karena di Kelurahan tersebut sudah melakukan rapat mingguan dan bulanan, yang dihadiri oleh ketua kelurahan, ketua RW, dan ketua RT setempat. Tinggal aplikasi dari ketua RT kepada kepala keluarga setempat sehingga informasi yang dibutuhkan dapat memenuhi rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang dirasa kurang dimengerti.
- Responsif
Sensitifitas masyarakat di kelurahan cipaisan terhadap masalah-masalah di sekitar tempat tinggalnya cukup tinggi terbukti dari warga yang kerap memergoki banyaknya kalangan remaja yang kedapatan ‘berdua’ dengan lawan jenis di tempat-tempat tertentu, dengan melapor kepada pihak ketua RT untuk selanjutnya diproses secara hukum adat atau agama. Dan sifat gotong royong yang menonjol dapat di lihat pula ketika ada warga yang sakit atau meninggal dunia, tanpa diorganisir warga dengan sifat kekeluargaan yang melekat membantu tanpa pamrih.
- Konsensus
Perbedaan latar belakang dan taraf kehidupan tidak menghalangi warga masyarakat untuk saling bahu membahu membangun fasilitas umum seperti Balai RW bersama-sama, dengan bersemangat warga antusias membangun Balai RW di atas lahan yang lama tidak terpakai dan dipersilahkan oleh pemiliknya untuk di pergunakan untuk kepentingan warga, seperti : rapat warga, pengajian umum, balai posyandu serta kegiatan lainnya. Hal ini menjadi salah satu contoh kecil bahwa warga Kelurahan Cipaisan sudah memiliki kesepakatan (konsensus) dalam berbuat dan bertindak untuk kepentingan bersama.
- Kesetaraan dan Keadilan
Seorang warga negara yang baik seharusnya sudah tahu dan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, disamping menuntut haknya dengan cara yang baik dan tidak melanggar hukum. Dalam kenyataan ada saja warga yang merasa belum mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya, seperti pembagian Beras Raskin yang kurang merata dalam hal pembagian.
Dalam hal ini, warga yang benar-benar membutuhkan hanya di beri jatah 5 liter perkepala keluarga, itupun sebulan sekali dengan kualitas yang bisa di bilang tidak layak di konsumsi, sedangkan pihak-pihak tertentu bisa mendapatkan Beras Raskin berkarung-karung untuk kemudian di oplos dengan beras kualitas sedang dan dijual kembali kepada warga. Keadilan memang tidak cukup hanya dengan di tuntut, tetapi harus di ciptakan dengan kesadaran dari tiap-tiap individu.
- Efektivitas dan Efisiensi
Dana yang di kucurkan Daerah dan transparasinya masih belum sepenuhnya di pergunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Dana yang turun belum sampai menyentuh akar permasalahan berupa kemiskinan dan minimnya lapangan kerja. Sampai saat ini belum ada tindakan kreatifitas dari pihak kelurahan untuk menanggulangi itu semua seperti pengadaan Koperasi Desa, Balai Pelatihan, atau pemberian modal usaha warga.
- Akuntabilitas
Setiap warga masyarakat pasti menginginkan hadirnya tokoh pemimpin yang menjadi pelindung, penyalur aspirasi sekaligus contoh bagi lingkungan. Hadirnya pemimpin warga, dalam skala ini Ketua RT ataupun Kepala Desa dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat baik dalam hal kegiatan keagamaan, sukacita maupun ketika ada warganya yang terkena musibah sudah merupakan nilai tersendiri bagi waga dimana pemimpin tidak hanya bersikap horizontal terhadap warga, tetapi menjadi bagian dari warga sekitar.
- Visi Strategis
Ketika arus transformasi budaya, teknologi dan informasi sudah menjamah berbagai lapisan kehidupan. Taraf kualitas pemimpin masih saja mewarisi nilai-nilai tradisionalis yang jalan di tempat, tanpa adanya perubahan yang berarti, baik dalam hal birokrasi, transparansi, dan kualitas yang hanya di nikmati dan di ketahui oleh segelintir orang saja.
Sudah seharusnya semangat reformasi merambah hingga ke level yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu Kelurahan dan Perangkat Desa. Dengan visi dan misi yang jelas, strategis dan berkesinambungan masa depan Kelurahan Cipaisan akan jelas kemana arah tujuannya yang sampai saat ini hal ini belum ada atau mungkin belum tersosialisasikan.
PENUTUP
Kelurahan Cipaisan yang merupakan salah satu titik lokasi strategis di Kabupaten Purwakarta ternyata belum sepenuhnya kebutuhan masyarakat terpenuhi, yaitu dalam hal pelayanan publik dan kesejahteraan yang seharusnya merata dan tidak pilih kasih. Walaupun tingkat kegotongroyongan masyarakat sudah terlihat baik, namun masih saja terdapat ‘kasta-kasta’ yang tidak atau belum sepenuhnya mendapat pemerataan pembagian Raskin (Beras Miskin) dan Tunjangan BLT dari pemerintah dengan adil.
Solusi dari semua itu adalah kesadaran dari masing-masing individu dan merupakan tanggung jawab bersama untuk membangun masa depan Kelurahan Cipaisan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Merupakan kewajiban aparatur desa untuk menangani problem-problem sosial yang menjadi tugasnya. Dengan adanya komunikasi aktif antara masyarakat dan aparatur desa, dengan masukan-masukan positif dan kritik-kritik yang membangun untuk selanjutnya di tindaklanjuti dengan pelayanan yang semakin baik dari pemerintah.
0 komentar:
Posting Komentar